Dalam rangka penguatan kapasitas seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan persiapan implementasi program tematik tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan webinar keuangan daerah (KEUDA) tahun 2023 yang mengangkat tema “Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah”.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid melalui zoom dan channel Youtube OJK dan Kementerian Dalam Negeri dan yang disiarkan secara langsung dari Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jum’at (1/12).
Sebagai peserta, webinar ini diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat Daerah Provinsi, Kab/Kota; Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi, Kabupaten/Kota; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota; Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Kemendagri dan Kementerian atau Lembaga terkait.
Hadir sebagai keynote speech yaitu Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Horas M. Panjaitan; dan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa.
Dalam sambutannya Horas Panjaitan menyampaikan bahwa tujuan utama pembentukan TPAKD adalah untuk mendukung ke kemandirian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah.
“Bahwa dengan kegiatan capacity building ini menjadi wujud nyata kebersaamaan kita dalam mengimplementasikan TPAKD. Lahirnya TPAKD adalah sebagai tim koordinasi yang sangat strategis bagi baik pemerintah pusat maupun daerah dan para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan akses keuangan di daerah terutama untuk mendukung kemandirian daerah, meningkatakan pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, hal ini juga sekaligus dalam upaya pencapaian tingkat atau capaian indeks inklusif keuangan yaitu 90 persen tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden sejak dibentuknya tim TPAKD pada tanggal 15 Januari 2016 dan 1 November 2023.”
Hadir sebagai narasumber webinar diantaranya Edwin Nurhadi selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK; Erdiriyo, Asdep Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian; Yudia Ramli, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri; Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pengarah Dana BP TAPERA; Vitasari Anggraeni, Deputy Director of Policy Southeast Asia WWB; Rina Prasarani, Ketua II Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia; dan Arrie W. Witjaksono, Perencana Ahli Muda Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarkat Bappenas.
Sejalan dengan misi TPAKD secara keseluruhan, BP Tapera selaku lembaga hukum publik yang ditugaskan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan bagi MBR mengangkat tema “Potensi Sinergi BP Tapera dengan TPAKD untuk Mendorong Akses Keuangan Pembiayaan Perumahan Pekerja Mandiri” yang disampaikan oleh Deputi Komisioner Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro.
Dalam kesempatan yang sama Eko Ariantoro mengajak kepada seluruh peserta kegiatan webinar agar program yang dimiliki oleh BP Tapera dapat diadopsi untuk dijalankan di daerah dan lingkungan kerja para peserta webinar.
“Kami BP Tapera dengan program tabungan perumahan rakyat yang kami miliki ini semoga dapat menjadi opsi program yang dapat diterapkan di organisasi kerja bapak-ibu sekalian.”
Dirinya juga berkomitmen dengan adanya kegiatan ini BP Tapera siap untuk berkolaborasi dengan seluruh organisasi kerja bersama-sama dengan OJK dan Kemendagri untuk mensosialisasikan program tapera bersama dengan produk-produk dan ekosistem TPAKD ini.
