Palembang, 26 September 2023 – Bertempat di Auditorium Perpustakaan Kampus B Jakabaring, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan Selasa (26/9) Gubernur Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Basyaruddin Akhmad, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Nyayu Khodijah, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry TZ, dan Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menyaksikan penandatanganan akad massal yang diikuti oleh 2.300 penerima manfaat pembiayaan syariah untuk FLPP dan Tapera. Acara ini digelar secara hybrid dimana hadir secara langsung 10 nasabah pembiayaan syariah FLPP dan 10 nasabah untuk pembiayaan syariah Tapera serta sisanya dilakukan secara online diseluruh cabang Bank BTN Syariah di Indonesia.
Pada saat yang bersamaan juga diserahkan mock up kunci Rumah Tapera kepada 5 penerima manfaat yang salah satunya adalah Dosen UIN Raden Fatah serta penerima manfaat dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya yang berprofesi sebagai Dinas Penyelamatan Pemadam Kebakaran, Swasta dan PNS .
Dalam sambutannya, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan bahwa per 15 September 2023, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan rumah Tapera FLPP sebanyak 152.717 unit senilai Rp17,24 Triliun yang tersebar di 9.838 perumahan yang dibangun oleh 6.494 pengembang oleh 40 Bank Penyalur di 33 provinsi untuk 390 kabupaten/kota. Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan telah menyerap bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp1,06 Triliun untuk 9.811 unit rumah.
“Kami berharap masyarakat di provinsi Sumatera Selatan bisa memanfaatkan program pembiayaan perumahan untuk rumah Tapera ini, karena rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas, dihuni dan tepat sasaran,” ungkap Adi Setianto.
Dalam kesempatan yang sama Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Basyaruddin Akhmad menyampaikan bahwa apresiasinya kepada BP Tapera dengan produknya tidak hanya melayani PNS tetapi juga masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Hal ini diamini oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry TZ. “Pekerja informal lebih banyak dari pekerja informal. Sedangkan pembiayaan untuk sektor ini masih berada dikisaran 12 persen. “Kami berharap peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Solusi apa yang bisa di-explore sehingga bisa mengatasi backlog,” ungkapnya.
Dalam perjalanannya, BP Tapera telah meluncurkan program pengelolaan Tapera berdasarkan prinsip syariah berupa Kontrak Pengelolaan Dana Tapera Syariah (KPDTS) di Banda Aceh pada tahun lalu yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin secara daring. KPDTS merupakan cangkang pengelolaan Dana Tapera berdasarkan prinsip syariah dan efektif pertama kali terbentuk pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit awal senilai Rp1.000. Kini, menurut Adi Setianto, kinerjanya sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan.
Tercatat per 19 September 2023 jumlah peserta sebanyak 254,6 ribu orang dengan dana kelolaan senilai Rp 507,2 Miliar dengan imbal hasil sejak peluncuran sebesar 6,38% (gross). Adapun untuk kinerja Tahun 2023 (Year To Date), sampai dengan tanggal 19 September 2023, mencapai imbal hasil 3,66% (gross) atau mencapai 76% dari target Imbal Hasil Tahun 2023 sebesar 4.83% (gross).
Dalam penyaluran pembiayaan syariah yang bersumber dari dana Tapera, BP Tapera telah bekerjasama dengan beberapa bank syariah diantaranya yaitu BSI, BTN Syariah dan Bank Sumselbabel Syariah. Sedangkan untuk pembiayaan syariah yang bersumber dari dana FLPP, BP Tapera telah bekerjasama dengan 18 bank syariah lainnya.
BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan syariah yang bersumber dari dana FLPP tahun 2022 sebanyak 42.237 unit senilai Rp4,62 triliun dan per 15 September 2023 sebanyak 31.299 unit senilai Rp3,46 triliun. Khusus untuk Sumatera Selatan, telah tersalurkan sebanyak 2.085 unit yang terdiri dari 213 perumahan, 133 pengembang, 2 bank, di 10 kota/kabupaten. Sedangkan untuk pembiayaan syariah yang bersumber dari dana Tapera, sejak Tahun 2021 hingga 14 September 2023, BP Tapera telah merealisasikan akad sebanyak 1.660 unit rumah;
BP TAPERA GANDENG UIN RADEN PATAH PALEMBANG TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN
Pada momen yang sama, BP Tapera bersama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Auditorium Perpustakaan Kampus B Jakabaring, Palembang tentang Peningkatan Hubungan Pada Sektor Pendidikan, Penelitian, Dan Pengembangan Layanan Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat Dan Dana FLPP. Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Rektor UIN, Raden Fatah, Prof. Nyayu Khodijah, disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry TZ dan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Basyaruddin Akhmad.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat pada sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan layanan terhadap pengelolaan Dana Tapera dan Dana FLPP berdasarkan prinsip syariah.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil- hasilnya, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan tenaga ahli; serta kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya.
“Kesepahaman ini kami lakukan dalam rangka memberikan informasi dan literasi keuangan secara lengkap kepada masyarakat. Selain itu, kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bisnis dan layanan Tapera berdasarkan prinsip syariah untuk mewujudkan rumah pertama bagi MBR,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.
Apresiasi disampaikan oleh Rektor UIN Raden Fatah, Prof. Nyayu Khodijah. “Kami berharap kerja sama ini meningkatkan kesejahteraan untuk lingkungan UIN dalam memiliki rumah yang memadai. Baik PNS maupun non PNS,” harapnya.
