Kategori: Siaran Pers

Ombudsman: Masyarakat Terkendala Pencairan Dana Taperum-PNS Silahkan Lapor Ke Ombudsman

JAKARTA – Sebagai salah satu upaya optimalisasi pengawasan pelayanan publik, serta menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Ombudsman Republik Indonesia dengan BP Tapera 22 Mei 2024 lalu tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk membangun sinergi dan mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BP Tapera, maka pada hari Senin,10 Juni 2024 bertempat di Kantor Pusat BP Tapera, Ombudsman RI bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan pertemuan koordinasi antar lembaga. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengimbau masyarakat yang memiliki kendala dalam pencairan dana Tabungan Perumahan (Taperum) PNS agar melaporkan ke Ombudsman RI baik melalui kantor...

Read More

Siaran Pers Bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 09/SP/BP-TPR/5/2024

Jakarta, 6 Juni 2024 – BP Tapera bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar Media Briefing di Kantor BP Tapera tentang isu terkini terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli dari Kantor Staf Presiden. Hadir pada konferensi pers : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry TZ; Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti; Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus OJK, Andra Sabta; Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Prita Laura Berikut pernyataannya pada konferensi pers : 1. Komisioner BP Tapera...

Read More

BP Tapera Telah Kembalikan Tabungan Perumahan Senilai Rp4,2 Triliun

Jakarta, 4 Juni 2024 – Semenjak BP Tapera beroperasi hingga 2024, BP Tapera telah mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 Triliun. Menanggapi adanya pemberitaan di media, “2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar”  dapat disampaikan bahwa, “Seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK“, ujarnya. “Sesuai UU No.4/2016, BP Tapera berkomitmen melakukan pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat (pokok tabungan dan hasil pemupukannya) kepada peserta paling lama 3 bulan setelah berakhir kepesertaannya”, ujar Komisioner BP Tapera, Heru...

Read More

Siaran Pers Bersama Kantor Staf Presiden, BP Tapera, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PUPR, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jakarta, 31 April 2024 – Kantor Staf Presiden bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PUPR, dan Otortas Jasa Keuangan, menggelar konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di gedung Bina Graha Jakarta. Hadir pada konferensi pers, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keangan, Saiful Islam, dan Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas...

Read More

Tingkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tapera, Pemerintah Tetapkan PP No.21 Tahun 2024

Jakarta, 27 Mei 2024 – Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyambut baik terbitnya beleid dimaksud, yang merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya, dimana proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Menurut Heru Pudyo Nugroho, perubahan atas PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan...

Read More