Banjarmasin, Kalimantan Selatan — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengujian terhadap rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Senin, 26 Mei 2025, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari hingga Rabu, 28 Mei 2025.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Komite Tapera dari unsur Independen dan Profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto, bersama Direktur Operasi Pemanfaatan, Muhammad Nauval Al-Ammari. Kegiatan ini menyasar berbagai aspek implementasi dan pemanfaatan rumah FLPP oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah tersebut.

 

Agenda kunjungan mencakup enam fokus utama, yakni:

1.Edukasi dan Implementasi Pelaporan Mandiri melalui aplikasi akuHUNI, yang memungkinkan MBR penerima manfaat FLPP melaporkan status hunian rumah mereka secara online.

2.Penggunaan Aplikasi QRC (Quick Response Code) untuk mendukung proses pemantauan rumah FLPP oleh Bank Penyalur.

3.Pemantauan Tingkat Keterhunian rumah-rumah FLPP untuk memastikan rumah benar-benar dihuni dan digunakan sebagaimana mestinya.

4.Uji Coba Fitur Inovatif MBR Rating, di mana penerima manfaat FLPP dapat memberikan penilaian terhadap kondisi rumah, pelayanan pengembang, dan layanan Bank Penyalur guna meningkatkan kualitas program.

5.Pemantauan Kondisi Rumah Pasca Akad FLPP untuk menjamin kesiapan rumah layak huni.

6.Implementasi Sistem Validasi e-Monev, yang dilakukan oleh Bank Penyalur untuk memastikan akurasi data pemanfaatan pembiayaan FLPP.

 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam rangka evaluasi berkelanjutan terhadap ketepatan sasaran program FLPP, dengan tujuan memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar bermanfaat, layak huni, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

 

Dengan pendekatan pemantauan langsung dan pelibatan teknologi digital, BP Tapera terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan program FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.