Jakarta, 15 Mei 2025 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara.
“Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah serta Kepala BPS melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Untuk mendorong Program KPR FLPP bagi MBR di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dilakukan penandatanganan kesepahaman secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Menteri PKP menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan.
“MoU ini merupakan tindak lanjut pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara. Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini,” katanya.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menjelaskan sangat berbahagia mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.
“Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,” Terangnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengucapkan terimakasih kepada Menteri PKP yang terus melibatkan BPS dalam berbagai kegiatan di sektor perumahan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.
“Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan pntuk program pendataan BPS,” katanya.
Lebih lanjut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho pada kesempatan yang sama juga mensosialisasikan program FLPP kepada sejumlah Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat tentang manfaat dan fitur program FLPP dalam mendukung kepemilikan hunian yang layak bagi Masyarakat Jawa Barat.
“Kami berharap program KPR subsidi ini bisa lebih banyak membantu Masyarakat di Jawa Barat bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau” pungkas Heru.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Kepala Daerah dari Provinsi Jawa Barat yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Indramayu, Bupati Subang, Bupati Cianjur, Bupati Bogor, Bupati Majalengka, Bupati Cirebon dan Walikota Depok.
