Bandung, 3 Juni 2025 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait meminta BPD Bank Jawa Barat (BJB) untuk mempersiapkan diri menyalurkan 15.000 rumah subsidi. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati bersama dengan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Kantor Pusat BPD BJB.

Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh para asoasiasi pengembang perumahan yang dinilai memiliki produk hunian yang baik untuk berdiskusi mencapai target tersebut.

Sri Haryati menyampaikan bahwa Menteri PKP memiliki perhatian lebih terhadap  kualitas bangunan.

“Kami dalam hal pengawasan tengah melakukan perubahan yang lebih baik melalui mekanisme pengawasan yang sama-sama bisa kita lihat,” ujar Sri Haryati.

Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa BPD BJB di tahun 2022 pernah mencapai serapan hingga 10.000 unit lebih dalam setahun, dan hal tersebut menandakan BPD BJB memiliki kapasitas terhadap tantangan ini.

“BP Tapera berkomitmen dalam hal avaibility cash guna mendukung akselerasi penyaluran bagi seluruh bank penyalur,” terang Heru.

Kendati demikian, Heru juga mengingatkan kepada para stakeholders untuk tetap menjaga kualitas hunian dan bangunan.

Menanggapi arahan ini, Direktur Utama BPD BJB,  Yusuf Saadudin menyatakan siap untuk mengerahkan segala upayanya “kami juga memerlukan dukungan dari para asosiasi pengembang untuk memastikan anggotanya terhadap kualitas bangunan dan keterhuniannya,” ujar Yusuf.

Yusuf turut mengutarakan tantangan yang dihadapi BPD BJB saat ini terkait kualitas kredit serta potensi peningkatan NPL dari debitur dikarenakan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini.

Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo memberikan dukungannya terhadap pembiayaan bagi BPD BJB.

“Kami akan segera rapatkan dengan Direksi, akan berikan yang terbaik bagi BPD BJB,” imbuh Ananta.

Para Asosiasi pengembang perumahan juga turut memberikan berbagai dukungan kepada BPD BJB dengan harapan timbal balik berupa peningkatan layanan dari BPD BJB.

Di akhir diskusi, Sri Haryati mengutarakan bahwa percepatan penyaluran di Provinsi Jawa Barat ini menjadi piloting project, yang selanjutnya dapat dilakukan hal yang serupa di provinsi lainnya.