30/SP/BP-TPR/5/2025

Jakarta, 23 Mei 2025 – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Jumat (23/5) di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif strategis pemerintah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Periode 2024 – 2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan backlog perumahan nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan kuota sebanyak 1.000 unit rumah kepada BCA. “Penyaluran kuota ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya,” ujar Menteri Ara.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga mendukung penuh adanya kerja sama ini dan menghimbau seluruh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah masing-masing. “Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Menteri Tito.

“BP Tapera berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa rumah yang dibangun melalui program kami memenuhi standar kelayakan dan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Sinergi dengan BCA akan memperkuat langkah ini, sejalan dengan misi kami mendukung Program Tiga Juta Rumah serta mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, tepat kualitas, dan tepat sasaran.” Jelas Komisioner Heru.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menambahkan bahwa pihaknya  sangat mendukung inisiatif ini karena selaras dengan semangat inklusi finansial dan pembangunan berkelanjutan. “Kami melihat langkah cepat yang diambil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah terobosan yang visioner. Gagasan ini sangat cemerlang dimulai dengan menginventarisasi penerima manfaat, kemudian menggandeng sektor perbankan, termasuk bank swasta, untuk terlibat langsung. Kami berharap langkah ini juga dapat diikuti oleh bank-bank swasta lainnya,” ujar Jahja Setiaatmadja.

Lebih lanjut Jahja Setiaatmadja juga menyampaikan apresiasinya karena mendapat kepercayaan melalui penandatanganan MoU dengan BP Tapera. Ini adalah bentuk kehormatan sekaligus tanggung jawab. “Kami siap mendukung agar program ini berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas,” tegas nya.

BP Tapera dan BCA optimis bahwa langkah ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional serta menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia yang membutuhkan. Dengan sinergi ini, BP Tapera dan BCA berharap dapat meningkatkan jumlah kepemilikan rumah oleh MBR, sekaligus memperkuat sistem pembiayaan perumahan nasional yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Sebagai Badan yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengerahkan, mengelola, dan menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan, BP Tapera telah merealisasikan KPR Subsidi, periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 22 Mei 2025 sebanyak 173.162 unit rumah. Sedangkan pada periode 1 Januari sampai dengan 22 Mei 2025 telah merealisasikan KPR Subsidi sebanyak 132.073 unit rumah.

“Langkah cepat ini merupakan upaya konsolidasi strategis untuk mencapai target pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2025, target penyaluran FLPP meningkat tajam dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Pencapaian ini tentu memerlukan dukungan kuat dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya dalam hal pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor,” ungkap Komisioner Heru.

Komisioner Heru juga menjelaskan bahwa capaian kinerja rumah subsidi sejak pemerintah Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 – 16 Mei 2025 sebanyak 167.391 unit rumah, sedangkan sejak Sedangkan mulai dari 1 Januari hingga 16 Mei 2025  kinerja  rumah subsidi Tapera dan FLPP mencapai 126.138 unit rumah.

“Realisasi penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 tembus mencapai 53.873 unit, dan jika kita bandingkan YoY di tahun 2024, naik sebesar 1.274%. Capaian Ini luar biasa, dan membuktikan bahwa program ini sangat diminati oleh rakyat,” tambah Komisioner Heru.

Rencana Penambahan Kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah

Pada kesempatan ini, Pada Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menyampaikan bahwa Pemerintah menargetkan penyaluran FLPP untuk 350 ribu unit rumah pada 2025. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Keuangan akan meningkatkan alokasi APBN dari Rp18,7 triliun menjadi Rp36 triliun, serta menaikkan PMN dari Rp4,8 triliun menjadi Rp6,2 triliun.

“Kami perlu memastikan bahwa angka kebutuhan tersebut akurat dan suplai hunian memang tersedia. Setiap dana yang dialokasikan harus menghasilkan rumah yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat dan tentunya kami juga akan mengoptimalkan aset negara, termasuk tanah milik DJKN, untuk mendukung program ini. Dukungan perbankan dan penataan aset jaminan sangat dibutuhkan. Jika tercapai, target 350 ribu unit ini akan menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah FLPP,” ungkap Rionald Silaban

Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyambut baik penambahan kuota FLPP ini. “Ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memastikan masyarakat, khususnya MBR, bisa mengakses rumah layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau,” ujar Menteri Ara.

Pemerintah optimis dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan dukungan para mitra kerja, baik Kementerian selaku pemerintah pusat, Pengembang Perumahan selaku pihak penyedia hunian, hingga Bank Penyalur selaku lembaga jasa keuangan yang memfasilitasi penyaluran dana bantuan ini kepada masyarakat tentunya upaya percepatan pembangunan perumahan nasional dapat diwujudkan secara optimal.

Informasi lebih lanjut: