Sumbawa – Dalam rangka mempersiapkan percepatan penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi pada tahun 2025, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, didampingi oleh Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Ahmad Zaenal Abidin, melakukan kunjungan langsung ke tiga lokasi perumahan subsidi di Kabupaten Sumbawa pada Kamis (26/12).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun oleh para pengembang telah memenuhi standar kelayakan huni. Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki hunian diharapkan dapat segera melakukan akad kredit melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada awal tahun 2025.
Adapun ketiga perumahan yang dikunjungi meliputi:
- Perumahan Griya Metro Regency yang dibangun oleh PT Salva Inti Properti dengan ketersediaan sebanyak 60 unit rumah;
- Perumahan Graha Family yang dikembangkan oleh PT Bukit Hijau Indah dengan ketersediaan 30 unit rumah; dan
- Perumahan Mahkota Residence yang dikelola oleh PT Bima Sakti Group dengan ketersediaan 58 unit rumah.
Dalam kunjungannya, Wamen Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pemerintah telah mencanangkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi sebanyak 220.000 unit pada tahun 2025. Target ini telah dituangkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan Bank Penyalur yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, pada 23 Desember 2024.
Fahri juga mengungkapkan realisasi penyaluran bantuan rumah subsidi tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total realisasi sebanyak 4.567 unit, sebanyak 536 unit di antaranya berada di Kabupaten Sumbawa. Adapun realisasi KPR FLPP di Provinsi NTB mencapai 4.293 unit, dengan 518 unit di Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, realisasi pembiayaan Tapera di Provinsi NTB tercatat sebanyak 274 unit, dengan 18 unit di antaranya berada di Kabupaten Sumbawa.
Fahri menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak sangat tinggi. Dengan mempertimbangkan potensi keuntungan bagi pengembang, ia mengimbau agar rumah subsidi dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, termasuk ruangan dapur, sehingga pemilik rumah dapat menempati hunian yang layak sejak awal.
“Karena jatahnya sudah ada, pertanyaannya apakah teman-teman pengembang sanggup atau tidak. Tapi sejauh ini, permintaan tinggi, kredit macet rendah, bank senang, rakyat senang. Artinya, ini adalah inovasi yang baik untuk pengadaan rumah rakyat,” ujar Fahri Hamzah.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengkalkulasi anggaran penataan permukiman dan kawasan pesisir yang akan dimasukkan dalam APBN tahun 2025.
“Saya menyarankan kepada pengembang untuk lebih merapikan kawasan perumahan agar dapat mencerminkan kerukunan antarwarga. Dengan kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru, semoga lingkungan yang dibangun dapat mendorong persahabatan antar tetangga, RT, dan RW,” tambahnya.
Fahri juga mengingatkan pentingnya membangun interaksi sosial yang baik di lingkungan perumahan. “Jangan sampai antar tetangga tidak saling kenal, sehingga lingkungan menjadi rawan untuk kegiatan ilegal seperti judi online atau narkoba. Paling tidak, diperlukan fasilitas rumah pertemuan agar warga bisa saling mengenal,” tutupnya.
